Notaris Dan PPAT, Dimanakah Letak Perbedaannya?

Notaris dan PPAT atau Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah profesi yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Namun apakah Anda mengetahui bahwa Notaris dan PPAT memiliki fungsi dan tugas yang berbeda? Jadi bisa dikatakan bahwa seorang notaris belum tentu PPAT. Sebetulnya Notaris dan PPAT memiliki kewenangan yang sama yaitu membuat akta otentik yang berkekuatan hukum.

Perbedaan Notaris Dan PPAT

Namun notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta otentik serta memiliki beberapa kewenangan lainnya. Sedangkan PPAT atau Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta otentik yang berkaitan dengan perbuatan hukum hak terhadap tanah atau hak terhadap kepemilikan rumah atau bangunan lainnya. Profesi seorang notaris memang diperbolehkan untuk memegang dua tugas sekaligus yaitu sebagai notaris itu sendiri dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Namun tentunya harus mengikuti beberapa ketentuan yang berlaku.

Perbedaan berikutnya adalah mengenai dasar hukum yang mengatur tentang kedua profesi tersebut. Profesi notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan seorang notaris. Sedangkan untuk dasar pengangkatan seorang notaris memiliki dasar hukum yaitu Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C 537.HT.03.01 pada tanggal 30 November 1998. Dengan adanya aturan tersebut, maka seorang notaris ketika sudah menempuh pendidikan notaris dan telah lulus mengikuti serangkaian tes untuk menjadi seorang notaris, maka dia berhak untuk diangkat menjadi notaris. Adapun sebelum dia dinyatakan berhak untuk menjalankan jabatan sebagai seorang notaris, malka dia harus disumpah terlebih dahulu. Pengambilan sumpah tersebut dapat dilakukan paling lambat dua bulan setelah dia diangkat menjadi notaris.

Sedangkan PPAT atau Pejabat Pembuat Akta Tanah diangkat atau disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 8-XI-1998 tanggal 2 Juni 1998 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya.

Perbedaan selanjutnya adalah terletak pada kode etik yang mengatur kinerja notaris dan PPAT. Kode etik yang mengatur segala kinerja notaris di Pasal 4 ayat 2 UUJN yaitu bahwa seorang notaris harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan kode etik notaris. Beberapa kewajibannya tersebut adalah seperti merahasiakan isi akta yang dibuat untuk kliennya serta merahasiakan keterangan apa pun yang ada di dalam akta tersebut.

Sedangkan untuk kode etik PPAT diatur dalam Pasal 28 ayat 2 huruf c PERKA BPN nomor 1 tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 tahun 1998.

Setelah kita mengetahui tentang regulasi yang mengatur tugas dan kewenangan notaris dan PPAT, maka untuk mengetahui lebih jelas tentang tugas dan kewenangan seorang notaris dan PPAT. Berikut adalah perbedaan tugas dan kewenangan notaris dan PPAT.

Tugas Dan Kewenangan Notaris

  1. Mengesahkan serta menetapkan tanggal surat di bawah tangan dengan menandatanganinya dan mendaftarkan surat tersebut pada buku khusus.
  2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya atau menuliskannya di buku khusus
  3. Menduplikasi atau mengkopi surat-surat yang telah dibuatnya yang berisi tentang uraian yang sama dengan surat yang telah dibuat oleh notaris tersebut.
  4. Mencocokkan serta mengesahkan hasil kopian atau salinan surat dengan aslinya.
  5. Melakukan penyuluhan hukum mengenai prosedur pembuatan akta
  6. Membuat akta-akta yang berhubungan dengan akta pertanahan
  7. Membuat akta yang berkaitan dengan risalah lelang.

Sedangkan untuk tugas seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah diatur dalam Pasal 2 ayat 1 PP Nomor 37 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa PPT memiliki tugas utama untuk melakukan pendaftaran tanah dengan cara membuat akta sebagai bukti adanya perbuatan hukum tertentu. Perbuatan hukum tertentu yang dimaksud adalah seperti proses jual beli, hibah, tukar menukar, Inbreng atau pemasukan ke dalam perusahaan, pemberian HGB atau Hak Guna Bangunan serta Hak Milik atas sebuah tanah atau bangunan, pemberian hak tanggungan serta pemberian kuasa yang membebankan Hak Tanggungan.

Perbedaan yang terakhir adalah pada wilayah kerjanya. Seorang PPAT hanya memiliki hak untuk melakukan tugasnya pada satu kota atau satu wilayah saja. Sedangkan untuk notaris memiliki hak untuk membuat akta berkaitan dengan segala perbuatan hukum yang dilakukan di wilayah kerjanya. Wilayah kerja seorang notaris biasanya mencakup satu provinsi.

Mengenal Yayasan dan Syarat Mendirikannya

Tentunya Anda pernah mendengar istilah yayasan. Bahkan mungkin di sekitar Anda pun juga ada yayasan yang bisa Anda datangi. Lalu apa pengertian dari yayasan? Yayasan merupakan suatu badan hukum atau organisasi dimana yayasan mempunyai maksud dan tujuan yang berhubungan dengan sosial, keagamaan, dan juga kemanusiaan. Tentunya ada beberapa syarat formal yang harus dipenuhi oleh sebuah yayasan dan juga harus mengerti tentang beda Notaris dan PPAT agar lebih mengerti.

Pengertian Lebih Lanjut Tentang Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang melakukan suatu kegiatan untuk tujuan sosial. Tentunya badan hukum ini bersifat legal dan mempunyai pimpinan serta badan pengurus. Tentunya yayasan mempunyai tujuan tersendiri yang berfokus pada keagamaan, sosial, dan juga kemanusiaan.

Tujuan Dibentuknya Yayasan

Kembali ke saman Hindia Belanda, yayasan dan gereja sebenarnya sama-sama mempunyai tujuan yang mulia. Gereja juga merupakan badan hukum dengan tujuan dan maksud yang kurang lebih sama dengan yayasan yaitu berfokus pada keagamaan, sosial, dan juga kemanusiaan.  Tentunya tujuan utama dari yayasan adalah membantu. Membantu untuk tujuan sosial, kemanusiaan, dan juga keagamaan. Sebelumnya tidak ada undang-undang yang mengatur bagaimana yayasan di Indonesia. Namun sekarang Mahkamah Agung sudah mengeluarkan undang-undang tentang yayasan. Sedangkan di mata masyarakat Indonesia sendiri, yayasan mempunyai peranan dan fungsi yang bervariasi di berbagai bidang. Namun yang paling menonjol adalah di bidang sosial, pendidikan, kemanusiaan, dan juga agama. Karena itulah yayasan bisa bertahan dan berkembang karena menyesuaikan dirinya dengan kebiasaan dan budaya yang di hidup di sekitar masyarakat.

Yayasan pun juga mempunyai tujuan untuk membangun atau meningkatkan sumber daya manusia. Yayasan juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan fasilitas di bidang kemasyarakatan dan juga pendidikan agar bisa terciptanya peningkatan kualitas SDM dan juga pendidikan. Jika yayasan tersebut berfokus kepada seni atau budaya, maka tujuan yayasan tersebut adalah untuk melestarikan budaya dan seni Indonesia di sekitar wilayah yayasan.

Syarat-Syarat untuk Mendirikan Yayasan

Jika Anda ingin mendirikan suatu yayasan, maka ada beberapa persyaratan yang harus Anda turuti agar yayasan Anda bisa diakui secara hukum. Ada pasal yang memuat bahwa untuk mendirikan suatu yayasan, maka bisa dilakukan oleh satu orang ataupun lebih. Mereka yang mendirikan yayasan akan memisahkan sebagian harta atau kekayaan mereka untuk dana awal pendirian yayasan. Berikut ini adalah syarat-syarat lainnya untuk mendirikan yayasan.

  1. Pendiri perseorangan

Jika Anda ingin mendirikan yayasan sendiri, maka orang Indonesia (WNI) atau orang asing (WNA) bisa mendirikan yayasan.

  1. Pendiri lebih dari satu orang

Begitu pula dengan orang-orang yang ingin mendirikan yayasan, baik orang-orang WNI atau orang-orang WNA bisa mendirikan yayasan.  Bahkan beberapa orang WNI dan beberapa orang WNA bisa bersama-sama membangun yayasan.

  1. Pendiri badan hukum

Badan hukum baik itu Indonesia maupun asing pun juga diperbolehkan untuk mendirikan yayasan.

  1. Pendiri lebih dari satu badan hukum

Badan-badan hukum baik itu Indonesia maupun asing maupun campuran dari keduanya juga bisa mendirikan yayasan.

  1. Pengurus yayasan

Jika Anda ingin mendirikan suatu yayasan, maka yayasan tersebut harus mempunyai pengurus paling tidak satu orang.

  1. Tidak melanggar norma susila
  2. Tidak melanggar ketertiban umum yang berlaku di tempat dimana yayasan tersebut didirikan
  3. Tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di tempat dimana yayasan tersebut didirikan
  4. Tujuan yayasan harus dalam bentuk kemanusiaan, keagamaan, dan juga sosial
  5. Yayasan harus mempunyai Akta Notaris yang dibuat atau ditulis dalam Bahasa Indonesia.

Apa Itu Perseroan Terbatas

Apa itu PT atau perseroan terbatas? Badan usaha ini merupakan badan usaha yang mempunyai modal terbagi atas saham. Lalu terdapat tanggung jawab akan utang atau kewajiban dari perusahaan kepada para pemiliknya sebesar saham yang dimiliki oleh mereka. Perseroan terbatas tentunya merupakan badan usaha yang mempunyai kelebihan dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Contohnya badan usaha ini mempunyai keluasan untuk dimiliki, tanggung jawabnya yang terbatas yaitu pada modal yang disetorkan saja serta, pergerakan dalam bidang usaha yang bebas.

Jadi, perseroan terbatas adalah badan usaha yang mempunyai modal tercantum ke anggaran dasar suatu perseroan terbatas. Kekayaan perusahaan tentunya dipisah dari kekayaan pribadi dari para pemilik perusahaan. Jadi, tiap pemilik perusahaan pun mempunyai kekayaannya masing-masing dan bisa saja setiap perusahaan ada yang menanam modal di BKPM. Setiap orang juga bisa mempunyai lebih dari satu saham sebagai bukti untuk kepemilikan suatu perusahaan.

Keuntungan dari Mendirikan Perseroan Terbatas

Karena tanggung jawab dari pemilik perseroan terbatas hanya pada saham yang mereka miliki saja, maka jika terjadi utang perusahaan yang jumlahnya melebih nilai kekayaan dari perseroan terbatas tersebut, maka kelebihan utang tersebut bukanlah tanggung jawab dari orang-orang yang mempunyai saham di sana. Ini merupakan keuntungan perseroan terbatas. Lalu, jika perusahaan mendapatkan untung, maka keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan dan disetujui oleh para pemilik saham. Jadi, pemilik saham juga akan mendapatkan profit yang bernama dividen. Dividen tersebut besarnya tentunya akan tergantung dari jumlah profit yang didapatkan oleh perseroan terbatas. Berikut ini keuntungan lainnya.

  1. Bisa berjalan lebih lama

Struktur dan aset yang ada pada perseroan terbatas bisa melewati masa hidup daro direktur, pejabat, maupun dari para pemegang sahamnya. Tentunya kelebihan perseroan terbatas yang satu ini akan menyebabkan kestabilan modal. Tentunya struktur dan aset ini bisa dijadikan sebagai investasi untuk proyek yang lebih menguntungkan dan lebih besar. Jangka waktu yang lebih panjang pun juga memungkinkan. Kelebihan dari perseroan terbatas yang satu ini pun juga menjadi sesuatu yang sangat penting semasa periode pertengahan.

  1. Kewajiban yang terbatas

Perseroan terbatas mempunyai kewajiban yang terbatas pula. Berbeda dengan partnership, jika Anda merupakan pemegang saham dari suatu perusahaan, maka Anda tidak mempunyai kewajiban akan hutang perusahaan maupun obligasi. Akibatnya, akan ada kehilangan potensial yang sifatnya terbatas yaitu yang jumlahnya tidak lebih dari jumlah yang bisa mereka bayarkan kepada saham. Tentunya aset dan struktur pun akan lebih terlindungi dengan kelebihan yang satu ini.

  1. Manajemen yang lebih efisien

Dengan adanya spesialisasi dan manajemen, maka pengelolaan modal di perseroan terbatas pun juga menjadi lebih efisien. Perusahaan tersebut bisa melakukan ekspansi. Efisiensi dari suatu modal bisa menjadi lebih maksimum jika dibarengi dengan orang yang tepat. Apalagi dengan adanya pemisahan antara pemilik perusahaan dan juga pengelola, tugas utama dan fungsi dari masing-masing pihak pun akan terlihat.

Jenis-Jenis Perseroan Terbatas yang Ada di Indonesia

Berikut ini kami berikan beberapa jenis Perseroan Terbatas yang bisa Anda temukan di Indonesia. Berikut ini daftarnya

  1. Perseroan Terbatas Terbuka

Sesuai dengan namanya, PT Terbuka merupakan PT dimana saham-saham dari perusahaan tersebut bisa dimiliki oleh tipa orang. Jadi, tiap orang pun juga bisa mengambil bagian untuk permodalan bagi perusahaan tersebut. Saham-saham yang ada di PT Terbuka pun juga biasanya ditulis dengan mudah sehingga bisa dipindah tangankan ke pihak lain.

  1. Perseroan Terbatas Tertutup

Sedangkan untuk PT Tertutup, sahamnya hanya bisa dimiliki oleh pihak-pihak tertentu. Namun tiap orang bisa ikut serta untuk permodalannya. Biasanya para pemegang saham PT Tertutup merupakan keluarga atau sahabat sendiri.

Bentuk–Bentuk Badan Usaha

Terdapat bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Badan usaha dimana Anda bekerja mungkin saja bisa berbeda dengan badan usaha teman atau kerabat Anda. Berikut ini akan kami berikan penjelasan lengkap tentang bentuk-bentuk badan usaha.

Pengertian Badan Usaha

Badan usaha merupakan suatu organisasi dengan tujuan ekonomi yaitu untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Badan usaha juga memberikan layanan kepada masyarakat. Sering dibilang juga sebagai perusahaan walaupun sebenarnya berbeda.

Apa Saja Bentuk-Bentuk Badan Usaha?

Setelah mengetahui pengertian dari badan usaha, berikut ini adalah bentuk-bentuk badan usaha yang kami rangkumkan khusus untuk Anda.

  1. Perusahaan perseorangan

Sesuai dengan namanya, bentuk badan usaha ini adalah jenis kegiatan usaha dimana manajemen dan modalnya dilakukan oleh satu orang. Orang yang mempunyai badan usaha tersebut menjadi direktur atau manajer sendiri dan perlu mempunyai SIUP. Sehingga tanggung jawab yang dimiliki oleh orang tersebut menjadi tidak terbatas. Namun jika mendapatkan laba tentu saja untuk diri sendiri. Ciri-cirinya adalah dimiliki oleh perseorangan, modalnya tidak begitu banyak, pengelolaan yang sederhana atau terbatas, serta pemilik perusahaan akan menentukan kelangsungan badan usaha tersebut. Kelebihannya tentu saja biaya modal yang rendah, bisa dimulai dengan mudah, kebebasan dalam mengelola perusahaan,

  1. BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

Dilihat dari namanya, sudah jelas bahwa BUMN adalah badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pemerintah. Jadi, jika Anda bekerja di BUMN, maka Anda bukan pegawai negeri, melainkan pegawai BUMN. Hingga sekarang sudah ada tiga bentuk BUMN antara lain:

  • Perum

Perum adalah bentuk BUMN yang berorientasi akan profit atau mencari keuntungan. Perum dikelola oleh negara juga. Karyawan yang bekerja pada Perum mempunyai status sebagai Pegawai Negeri. Jika Perum sudah mencari keuntungan namun tetap rugi, maka Negara akan menjualnya kepada public. Perum pun akan berganti nama menjadi Persero.

  • Perjan

Perjan merupakan bentuk BUMN dimana modalnya dipunyai oleh Pemerintah. Perjan berfokus pada pelayanan masyarakat. Contoh Perjan yang sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari adalah PT. KAI.

  • Persero

Persero merupakan salah satu bentuk BUMN yang dikelola oleh negara. Persero bukan hanya mencari keuntungan saja, namun juga melakukan layanan masyarakat. Ciri-ciri Persero adalah modalnya sebagian atau semuanya berasal dari negara, fokus utamanya menjadi keuntungan, dipimpin oleh seorang direksi, tidak mendapatkan fasilitas negara, dan pegawainya berstatus pegawai swasta.

  1. Koperasi

Koperasi merupakan jenis badan usaha dimana anggotanya melakukan kegiatan dengan menggunakan prinsip koperasi. Badan usaha yang satu ini juga merupakan gerakan ekonomi rakyat dengan asas kekeluargaan. Koperasi mempunyai ciri-ciri mempunyai tujuan ekonomi, perkumpulan orang-orang, orang-orang tergabung atas kesukarelaan, kontribusinya adil, anggota koperasi mendapatkan manfaat dan risiko yang sama.

  1. BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)

BKPM adalah lembaga pemerintah yang mendorong investasi langsung baik di dalam maupun di luar negeri.

  • CV atau Persekutuan Komanditer

CV atau Persekutuan Komanditer adalah perusahaan persekutuan yang bisa berdiri berdasarkan asas kepercayaan. Jadi, CV merupakan salah satu bentuk usaha dimana para pengusaha ingin mempunyai suatu jenis usaha namun terkendala modal sehingga mereka akan saling memberikan modal untuk mewujudkan jenis usaha tersebut. Syarat pendirian CV yaitu terdapat sekutu aktif dimana para anggotanya akan menjalankan atau memimpin perusahaan dan juga bertanggung jawab penuh atas perusahaan tersebut. Lalu ada pula persekutuan pasif yang berisi anggota dimana mereka hanya menanamkan modal saja dan tidak ikut campur dalam menjalankan perusahaan. Kelebihan CV adalah sudah dikenal oleh masyarakat sekitar sehingga perusahaan pun bisa lebih mudah untuk ikut kegiatan setempat dan CV juga lebih mudah berkembang.

  • Firma

Firma adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh minimal dua orang atau lebih. Tiap orang akan bertanggung jawab penuh kepada firma tersebut. Modal firma juga didapatkan dari anggotanya. Keuntungan atau laba akan dibagikan kepada pendiri dengan perbandingan yang sudah disesuaikan pada saat mendirikan firma. Kelebihan firma antara lain lebih mudah berkembang, tidak perlu banyak persyaratan untuk mendirikannya, modal akan lebih cepat cair, dan juga tidak perlu adanya akta formal karena bisa menggunakan akta yang sudah ditanda tangani oleh para pendiri.

  • Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas atau PT adalah badan usaha yang banyak diminati oleh pengusaha namun memang terdapat Syarat pendirian PT juga. Hal ini karena tanggung jawab yang ada pada PT terbatas dan juga badan usaha bisa dimiliki dengan luas dan bebas.  PT juga lebih mudah untuk mendapatkan tambahan modal.

  1. Yayasan

Yayasan adalah salah satu bentuk badan usaha yang tidak mencari laba. Namun tujuan dari yayasan adalah untuk kepentingan sosial, agama, dan masyarakat.

Punya Usaha Dagang? Begini Cara Membuat SIUP Dan Fungsinya

Usaha dagang atau bisnis dagang adalah salah satu sektor perekonomian yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Selain banyaknya bidang yang sangat menggiurkan dari sisi sektor bisnis, berdagang juga diyakini dapat mengembangkan potensi yang kita miliki serta sebagai bekal yang dapat diwariskan kepada anak cucu. Usaha dagang baik dalam skala besar maupun kecil tentunya membutuhkan peraturan. Agar para pelaku usaha tidak sembarangan dalam menjalankan usahanya. Tetap harus mengikuti prosedur serta ketentuan yang ada. Sehingga usaha dagang tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.

Apa Itu SIUP?

Bagi para pelaku usaha SIUP atau Surat Ijin Usaha Perdagangan sudah bukan hal yang asing lagi. SIUP adalah salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha baik dalam skala perorangan maupun badan usaha. Surat ijin Usaha Perdagangan tersebut memiliki fungsi kontrolling bagi pemerintah terhadap usaha-usaha perdagangan yang ada di Indonesia.

Dengan adanya SIUP tersebut, maka pemerintah dapat mengetahui usaha mana yang legal atau resmi dan usaha mana yang liar. Serta apakah usaha dagang tersebut sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan tentunya kewajiban membayar pajak yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha tersebut.

Manfaat SIUP

Dengan adanya SIUP maka pemerintah memiliki data mengenai usaha-usaha yang ada di Indonesia. Selain itu ada beberapa manfaat lainnya.

  1. Ijin resmi

Dengan memiliki SIUP maka usaha yang Anda miliki telah memperoleh ijin resmi dari pemerintah. Ijin resmi tersebut tentunya dapat menjadi perlindungan hukum yang kuat bagi Anda jika suatu saat terjadi penertiban usaha. Usaha Anda tidak akan dianggap liar, sebab telah memiliki legalitas yang kuat.

  1. Sebagai syarat utama

SIUP adalah salah satu syarat utama yang harus dimiliki oleh para pengusaha dan badan usaha agar nantinya usaha tersebut dapat berjalan dengan lancar. Sebab, salah satu keuntungan yang bisa Anda dapatkan dari kepemilikan SIUP adalah jika suatu hari Anda ingin mengajukan kredit ke bank, maka salah satu syarat pengajuan kredit telah Anda miliki.

  1. Menunjang perdagangan antar negara

Suatu hari nanti tentunya Anda ingin usaha yang Anda jalani tidak hanya berkembang di negeri sendiri tetapi hingga ke mancanegara. Salah satu persyaratan yang harus terpenuhi untuk melakukan ekspor impor barang dagangan adalah memiliki SIUP. Dengan memiliki SIUP sedari awal usaha Anda, maka Anda tidak perlu khawatir lagi.

  1. Kredibilitas meningkat

Memiliki SIUP berarti usaha Anda telah diakui oleh pemerintah dan sah secara hukum. Hal tersebut dapat meningkatkan kredibilitas usaha Anda di mata para pengusaha lainnya. Selain itu, Anda juga akan dapat dengan mudah mengikuti pameran-pameran bidang usaha karena telah memiliki SIUP.

Sebelum Anda mendaftarkan usaha Anda untuk mendapatkan SIUP, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu mengenai jenis-jenis SIUP berdasarkan besar kecilnya usaha. Agar, segala persyaratan untuk pengajuan SIUP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SIUP Kecil

Perusahaan yang masuk dalam klasifikasi SIUP kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih sebesar Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, namun tidak termasuk didalamnya tanah dan bangunan.

SIUP Menengah

Untuk perusahaan yang memiliki kekayaan bersih sebesar Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar, maka harus memiliki SIUP menengah. Hal tersebut tidak termasuk tanah serta bangunan yang dimiliki.

SIUP Besar

Sedangkan bagi perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 10 miliar dan tidak termasuk dengan tanah dan bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha, maka diwajibkan untuk memiliki SIUP besar.

SIUP Mikro

SIUP mikro untuk usaha perorangan yang kekayaan bersihnya tidak lebih dari Rp 50 juta.

Peran Dan Fungsi BKPM Bagi Kemajuan Perekonomian Negara

Bagi sebagian orang, mendengar istilah BKPM mungkin masih sedikit asing. Namun ketika mendengar Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka Anda akan langsung bisa mengetahui fungsi dari badan pemerintah tersebut. penanaman modal alias investasi adalah salah satu cara untuk menggerakkan roda perekonomian suatu bangsa. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia membentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal yang disingkat dengan BKPM tersebut adalah dengan tujuan untuk menghubungkan jalinan kerja sama antara pemerintah dengan para investor. Tentunya investasi yang dimaksud tidak hanya investasi  di dalam negeri sendiri saja, tetapi juga dengan negara lain.

Sejarah BKPM

BKPM telah berdiri semenjak tahun 1973 yang sebelumnya bernama Panitia Teknis Penanaman Modal yang telah terbentuk di tahun 1968. Dengan adanya UU nomor 25 tahun 2007 yang mengatur tentang penanaman modal, maka BKPM telah resmi diberi tugas dan wewenang oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengkoordinir berbagai bidang yang terkait dengan penanaman modal. Baik koordinasi yang dilakukan antar badan pemerintahan, antara pemerintah dan Bank Indonesia, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antara pemerintah daerah yang satu dengan yang lainnya.

Selain itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal juga memiliki tugas untuk melakukan langkah-langkah hukum terkait investasi dan memberikan jaminan kepada investor bahwa untuk melakukan investasi di Indonesia, para investor tidak membutuhkan biaya yang besar. Hal tersebut memiliki tujuan untuk menarik minat para investor, baik lokal maupun mancanegara.

Fungsi BKPM

Selain memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan jaminan keamanan bagi para investor untuk menanamkan modalnya di negara ini, Badan Koordinator Penanaman Modal juga memiliki beberapa fungsi lainnya yang tentunya sangat penting dan berkaitan dengan penanaman modal di Republik Indonesia ini.

Mengkaji dan mengusulkan tentang rencana penanaman modal di Indonesia. BKPM bertugas untuk melakukan kajian serta membuat usulan mengenai sektor ekonomi manakah yang tepat untuk dilakukan investasi modal. Dengan adanya pengkajian terlebih dahulu, maka proses penanaman modal akan lebih tepat sasaran.

Mengkoordinasikan pelaksanaan peraturan serta kebijakan mengenai penanaman modal. Sebagai badan yang menjalankan tugas berdasarkan undang-undang, maka BKPM memiliki kewajiban untuk melakukan koordinasi dengan instansi lainnya atau para investor mengenai peraturan dan kebijakan di bidang penanaman modal.

Mengkaji dan mengusulkan kebijakan dalam hal penanaman modal. Sebagai badan yang terjun langsung di bidang penanaman modal, maka BKPM diperintahkan untuk melakukan kajian serta memberikan usulan mengenai kebijakan yang tepat di bidang tersebut kepada pemerintah.

Menetapkan aturan, norma, serta prosedur, dan standar untuk dilaksanakannya kegiatan penanaman modal. Meskipun tugas untuk membuat peraturan perundang-undangan adalah dewan legislatif atau DPR, namun BKPM juga memiliki tugas untuk membuat aturan serta prosedur yang tepat dalam pelaksanaan penanaman modal.

Mengembangkan potensi serta peluang untuk penanaman modal di daerah-daerah dengan mengoptimalkan badan usaha yang ada. BKPM tidak hanya mengkaji tentang penanaman modal di ibu kota negara saja tetapi juga di seluruh daerah di Indonesia. Agar potensi investasi dapat merata. Untuk dapat mempermudah hal tersebut maka BKPM melakukan pemetaan mengenai penanaman modal di berbagai daerah di Indonesia. Agar investasi lebih merata, maka BKPM bertugas untuk melakukan pemetaan daerah-daerah di Indonesia dengan potensinya masing-masing untuk dilakukan penanaman modal.

Mengkoordinasi pelaksanaan kerja sama serta promosi dalam bidang penanaman modal. Tidak hanya bertindak dalam hal regulasinya saja, tetapi BKPM juga bertugas untuk mempromosikan penanaman modal kepada para investor.

Mengembangkan berbagai sektor usaha yang berkaitan dengan penanaman modal dengan melakukan pembinaan mengenai penanaman modal. Pemerintah melalui BKPM juga memiliki kewajiban untuk membina para pengusaha di Indonesia agar usahanya tersebut lebih berkembang, sehingga dapat menarik minat para investor. Selain memberikan pembinaan serta bantuan jika terjadi kendala dalam penanaman modal. BKPM memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan kepada para pengusaha dan investor apabila mereka mengalami kendala maupun permasalahan baik di bidang ekonomi maupun hukum.

Melaksanakan dan mengkoordinasi pelayanan yang terpadu. BKPM juga memiliki tugas untuk melakukan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap masyarakat, khususnya para pengusaha dan investor. Tidak hanya melakukan koordinasi dengan para investor yang menanamkan modalnya di Indonesia, tetapi juga mengkoordinir para investor dalam negeri yang menanamkan modalnya di negara lain. Investor Indonesia tidak hanya menanamkan modalnya di negeri sendiri tetapi juga di negara lain. Untuk dapat memberikan jaminan keamanan, maka BKPM wajib melakukan koordinasi dengan para investor tersebut agar segala kemungkinan yang buruk dapat dicegah.

Memberikan izin serta pelayanan dan fasilitas dalam hal penanaman modal. Jika Anda ingin melakukan penanaman modal baik di negeri sendiri ataupun di negara lain, maka Anda dapat melakukan pendaftaran di BKPM. Selain melakukan pendaftaran, Anda juga dapat berkonsultasi dengan BKPM tentang langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan agar pelaksanaan penanaman modal tersebut dapat berjalan dengan baik.