Peran Dan Fungsi BKPM Bagi Kemajuan Perekonomian Negara

Bagi sebagian orang, mendengar istilah BKPM mungkin masih sedikit asing. Namun ketika mendengar Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka Anda akan langsung bisa mengetahui fungsi dari badan pemerintah tersebut. penanaman modal alias investasi adalah salah satu cara untuk menggerakkan roda perekonomian suatu bangsa. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia membentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal yang disingkat dengan BKPM tersebut adalah dengan tujuan untuk menghubungkan jalinan kerja sama antara pemerintah dengan para investor. Tentunya investasi yang dimaksud tidak hanya investasi  di dalam negeri sendiri saja, tetapi juga dengan negara lain.

Sejarah BKPM

BKPM telah berdiri semenjak tahun 1973 yang sebelumnya bernama Panitia Teknis Penanaman Modal yang telah terbentuk di tahun 1968. Dengan adanya UU nomor 25 tahun 2007 yang mengatur tentang penanaman modal, maka BKPM telah resmi diberi tugas dan wewenang oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengkoordinir berbagai bidang yang terkait dengan penanaman modal. Baik koordinasi yang dilakukan antar badan pemerintahan, antara pemerintah dan Bank Indonesia, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antara pemerintah daerah yang satu dengan yang lainnya.

Selain itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal juga memiliki tugas untuk melakukan langkah-langkah hukum terkait investasi dan memberikan jaminan kepada investor bahwa untuk melakukan investasi di Indonesia, para investor tidak membutuhkan biaya yang besar. Hal tersebut memiliki tujuan untuk menarik minat para investor, baik lokal maupun mancanegara.

Fungsi BKPM

Selain memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan jaminan keamanan bagi para investor untuk menanamkan modalnya di negara ini, Badan Koordinator Penanaman Modal juga memiliki beberapa fungsi lainnya yang tentunya sangat penting dan berkaitan dengan penanaman modal di Republik Indonesia ini.

Mengkaji dan mengusulkan tentang rencana penanaman modal di Indonesia. BKPM bertugas untuk melakukan kajian serta membuat usulan mengenai sektor ekonomi manakah yang tepat untuk dilakukan investasi modal. Dengan adanya pengkajian terlebih dahulu, maka proses penanaman modal akan lebih tepat sasaran.

Mengkoordinasikan pelaksanaan peraturan serta kebijakan mengenai penanaman modal. Sebagai badan yang menjalankan tugas berdasarkan undang-undang, maka BKPM memiliki kewajiban untuk melakukan koordinasi dengan instansi lainnya atau para investor mengenai peraturan dan kebijakan di bidang penanaman modal.

Mengkaji dan mengusulkan kebijakan dalam hal penanaman modal. Sebagai badan yang terjun langsung di bidang penanaman modal, maka BKPM diperintahkan untuk melakukan kajian serta memberikan usulan mengenai kebijakan yang tepat di bidang tersebut kepada pemerintah.

Menetapkan aturan, norma, serta prosedur, dan standar untuk dilaksanakannya kegiatan penanaman modal. Meskipun tugas untuk membuat peraturan perundang-undangan adalah dewan legislatif atau DPR, namun BKPM juga memiliki tugas untuk membuat aturan serta prosedur yang tepat dalam pelaksanaan penanaman modal.

Mengembangkan potensi serta peluang untuk penanaman modal di daerah-daerah dengan mengoptimalkan badan usaha yang ada. BKPM tidak hanya mengkaji tentang penanaman modal di ibu kota negara saja tetapi juga di seluruh daerah di Indonesia. Agar potensi investasi dapat merata. Untuk dapat mempermudah hal tersebut maka BKPM melakukan pemetaan mengenai penanaman modal di berbagai daerah di Indonesia. Agar investasi lebih merata, maka BKPM bertugas untuk melakukan pemetaan daerah-daerah di Indonesia dengan potensinya masing-masing untuk dilakukan penanaman modal.

Mengkoordinasi pelaksanaan kerja sama serta promosi dalam bidang penanaman modal. Tidak hanya bertindak dalam hal regulasinya saja, tetapi BKPM juga bertugas untuk mempromosikan penanaman modal kepada para investor.

Mengembangkan berbagai sektor usaha yang berkaitan dengan penanaman modal dengan melakukan pembinaan mengenai penanaman modal. Pemerintah melalui BKPM juga memiliki kewajiban untuk membina para pengusaha di Indonesia agar usahanya tersebut lebih berkembang, sehingga dapat menarik minat para investor. Selain memberikan pembinaan serta bantuan jika terjadi kendala dalam penanaman modal. BKPM memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan kepada para pengusaha dan investor apabila mereka mengalami kendala maupun permasalahan baik di bidang ekonomi maupun hukum.

Melaksanakan dan mengkoordinasi pelayanan yang terpadu. BKPM juga memiliki tugas untuk melakukan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap masyarakat, khususnya para pengusaha dan investor. Tidak hanya melakukan koordinasi dengan para investor yang menanamkan modalnya di Indonesia, tetapi juga mengkoordinir para investor dalam negeri yang menanamkan modalnya di negara lain. Investor Indonesia tidak hanya menanamkan modalnya di negeri sendiri tetapi juga di negara lain. Untuk dapat memberikan jaminan keamanan, maka BKPM wajib melakukan koordinasi dengan para investor tersebut agar segala kemungkinan yang buruk dapat dicegah.

Memberikan izin serta pelayanan dan fasilitas dalam hal penanaman modal. Jika Anda ingin melakukan penanaman modal baik di negeri sendiri ataupun di negara lain, maka Anda dapat melakukan pendaftaran di BKPM. Selain melakukan pendaftaran, Anda juga dapat berkonsultasi dengan BKPM tentang langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan agar pelaksanaan penanaman modal tersebut dapat berjalan dengan baik.